Karya Tulis Ilmiah

http://downloads.ziddu.com/download/24369594/karya-tulis-ilmiah.docx.html

Tugas PKN clipping

http://downloads.ziddu.com/download/24324007/artikel-pkn.docx.html

Tugas 5

TUGAS 5

Sistem Pemerintahan Negara Afrika Selatan

       Afrika Selatan (Republic of South Africa) adalah salah satu negara di kawasan Afrika. Memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tanggal 31 Mei 1910, Namun rakyat Afrika Selatan merayakannya pada tanggal 27 April sebagai hari kebebasan karena hari itu Afrika Selatan melepaskan diri dari politik apartheid yang membelenggu negara itu.

    Afrika Selatan merupakan negara demokrasi konstitusional dengan sistem tiga tingkat dan institusi kehakiman yang bebas. Terdapat tiga peringkat yaitu nasional, wilayah dan pemerintahan lokal yang mempunyai badan legislatif serta eksekutif dengan daerah kekuasaan masing-masing. Setiap Provinsi di Afrika Selatan mempunyai satu penggubal undang-undang negeri dan Majelis Eksekutif yang diketuai oleh seorang Perdana Menteri atau “Premier”.

Nama resmi                     : Republic of South Africa

Bentuk Negara                : Kesatuan

Bentuk pemerintahan       :  Republik

Sistem Pemerintahan       : Presidensial

Sistem Politik                 : Demokrasi anti-apartheid

Kepala Negara                 : Presiden

Ibukota                          : Cape Town (legislatif)

                                        Pretoria (eksekutif)

                                        Bloem-fountein (yudikatif)

Suku bangsa                    : Negro, kulit putih, Indian, campuran

Bangsa                            : Inggris dan Afrika

Mata Uang                      : Rand

Pokok-Pokok Sistem Pemerintahan Afrika Selatan

       Sejak tahun 1994, Afrika Selatan menerapkan sistem politik apartheid, sistem politik yang membedakan warganya berdasarkan warna kulit. Di Afrika Selatan yang berkulit putih memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang berkulit hitam.

    Presiden Afrika Selatan memegang dua jabatan yaitu sebagai Kepala Negara dan juga Kepala Pemerintahan. Ia dipilih sewaktu Majelis Nasional (National Assembly) dan Majelis Provinsi-provinsi Nasional (National Council of Provinces) bergabung. Lazimnya, Presiden adalah pemimpin partai mayoritas di Parlemen. Di Afrika Selatan, pemilu diadakan setiap 5 tahun dan setiap rakyat berusia 18 tahun ke atas diwajibkan untuk ikut.

    Parlemen di Afrika Selatan terdiri dari dua bagian, yaitu majelis nasional dan dewan nasional provinsi. Majelis Nasional adalah majelis rendah dari Parlemen Afrika Selatan, yang terletak di Cape Town, Western Cape Propinsi. Ini terdiri dari tidak kurang dari 350 dan tidak lebih dari 400 anggota. Hal ini dipilih setiap lima tahun menggunakan daftar partai perwakilan proporsional sistem, dimana setengah dari anggotanya dipilih secara proporsional dari 9 daftar provinsi sisa separuh dari daftar nasional untuk memulihkan proporsionalitas. Majelis Nasional dipimpin oleh seorang ketua, dibantu oleh wakil ketua. Dewan Nasional Provinsi adalah dewan pemerintahan yang berada ditingkat provinsi.  

          Afrika Selatan menggunakan Kabinet Presidensial. Dimana Kabinet Presidensial adalah suatu kabinet yang pertanggungjawaban atas kebijaksanaan pemerintah dipegang oleh Presiden. Presiden merangkap jabatan sebagai kepala pemerintah, sehingga para menteri tidak bertanggungjawab kepada parlemen/DPR, melainkan kepada Presiden.

Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Afrika Selatan

1.     Afrika Selatan menerapkan sistem politik demokrasi anti-apartheid

2.    Bentuk negara Afrika Selatan adalahkesatuan

3.    Bentuk pemerintahan negara Afrika Selatan adalah republik

4.    Sistem pemerintahan negara Afrika Selatan adalah presidensial

5.    Parlemennya terdiri dari 2 bagian, majelis nasional dan dewan nasional provinsi

6.    Setiap provinsi memiliki satu penggubal UU negeri dan majelis eksekutif yang diketuai oleh Perdana Menteri

7.    Presiden merupakan pemimpin partai mayoritas di parlemen

8.    Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan

9.    Sistem pemilu secara perwakilan proporsional

10. Pemilu diadakan setiap 5 tahun sekali

11.  Memiliki 3 ibukota yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif

12. Sistem kepartaiannya multipartai

13. Perdana menteri sebagai kepala eksekutif di masing-masing provinsi

14. Menteri bertanggung jawab kepada Presiden

15. Afrika Selatan merupakan kesatuan desentralisasi

Persamaan dan Perbedaan Sistem Pemerintahan Afrika Selatan dengan Indonesia :

No.	Keterangan	Sistem Pemerintahan Indonesia	Sistem Pemerintahan Afrika Selatan
1.	Bentuk negara	Kesatuan dengan otonomi luas	Kesatuan dengan 9 provinsi
2.	Bentuk pemerintahan	Republik	Republik
3.	Sistem pemerintahan	Pesidensial untuk masa jabatan 5 tahun	Presidensial untuk masa jabatan 5 tahun
4.	Eksekutif	Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat	Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih oleh Majelis Nasional
5.	Legislatif atau parlemen	Bikameral, yaitu DPR dan DPD. Anggota DPR dan DPD menjadi anggota MPR	Bikameral, terdiri dari Majelis Nasional dan Dewan Nasional Provinsi
6.	Yudikatif	Mahkamah Agung, badan peradilan dibawahnya, dan Mahkamah Konstitusi	Constitutional Court dan spreme court

Kelebihan sistem pemerintahan Indonesia dibanding dengan sistem pemerintahan Afrika Selatan :

a.    Tidak ada status tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif

b.    Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan terkait

c.    Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang sama, sehingga tidak bisa saling menjatuhkan

d.    Masa jabatan eksekutif lebih pasti dengan jangka waktu tertentu

e.    Penyusun program kerja kabinet lebih mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya

Soal !!!

1.      Afrika selatan menerapkan sistem politik anti perlakuan yang berbeda terhadap jenis warna kulit, yang sering disebut. . . .

a.       Anti-apartheid

b.      Integrasi

c.       Konsolidasi

d.      Apartheid

e.       Diskriminasi

2.      Bentuk pemerintahan negara Afrika Selatan adalah. . . .

a.    Kesatuan

b.    Parlemen

c.    Republik

d.    Desentralisasi

e.    Monarki

3.      Bentuk negara Afrika Selatan, yaitu. . . .

a.    Kesatuan

b.    Monarki

c.    Parlemen

d.    Republik

e.    Desentralisasi

4.      Sistem pemerintahan negara Afrika Selatan, ialah. . . .

a.    Parlementer

b.    Presidensial

c.    Monarki

d.    Republik

e.    Kesatuan

5.      Jumlah lembaga legislatif di Afrika Selatan. . . .

a.    90

b.    100

c.    310

d.    400

e.    410

6.      Jumlah provinsi di Afrika Selatan. . . .

a.    3

b.    8

c.    9

d.    33

e.    34

7.      Jumlah anggota dewan nasional di Afrika Selatan. . . .

a.    90

b.    210

c.    310

d.    400

e.    410

8.      Afrika Selatan memiliki 3 ibukota yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ibukota yang diakui adalah. . . .

a.    CapeTown

b.    Johannesburg

c.    Pretoria

d.    Victoria

e.    Bloemfontein

9.      Parlemen di Afrika terdiri dari 2 bagian. . . .

a.    Majelis nasional dan dewan nasional

b.    Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

c.    Senat dan dewan perwakilan

d.    Majelis nasional dan dewan nasional provinsi

e.    Majelis nasional dan dewan perwakilan

10.  Sistem kepartaian Afrika Selatan. . . .

a.    Bipartai

b.    Bikameral

c.    Konstitusional

d.    Bilokal

e.    Multipartai

11.  Pemilu di Afrika Selatan terakhir pada April 2004, dimenangkan oleh partai. . . .

a.    Partai ANC memenangkan kursi parlemen

b.    Aliansi demokrat

c.    Demokrat bebas

d.    Partai kebebasan Inkatha

e.    Partai Nasional Baru atau NNP

12.   Pemilu di Afrika Selatan diadakan setiap. . . .tahun sekali

a.    6

b.    5

c.    3

d.    2

e.    4

13.  Afrika Selatan menganut kesatuan. . . .

a.    Sentralisasi

b.    Anarki

c.    Monarki

d.    Republik

e.    Desentralisasi

14.  Afrika Selatan menerapkan sistem politik apartheid sejak tahun. . . .

a.    1997

b.    1998

c.    1994

d.    1995

e.    1984

15.  Presiden dipilih oleh. . . .

a.    DPR

b.    MPR

c.    DPD

d.    Rakyat

e.    Pemerintah

16.  Presiden kulit hitam pertama afrika selatan,bernama. .  . .

a.       Nelson Mandela

b.      F.W. De Klerk

c.       Thabo Mbeki

d.      Kgalema Motlanthe

e.       Jacob Zuma

17.  Nasional assembly dipilih melalui pemilihan umum dengan sistem.. . .

a.       Demokrasi

b.      Proporsional

c.       Distrik

d.      Chief exsecutif

e.       Exsecutif

Sistem Pemerintahan Negara Australia

Nama Negara                            : Australia

Sistem Pemerintahan                : Parlementer

Bentuk Negara                          : Federasi

Bentuk Pemerintahan                 : Monarki Konstitusional

Pelaksanaan Pemerintahan          :

- Legislatif è Parlemen Australia yang terdiri atas gubernur jenderal, senat, dan dewan perwakilan.

-   Eksekutif è Dewan eksekutif federal yang terdiri atas gubernur jenderal dengan pertimbangan para penasihat eksekutif, (PM dan para menteri). Biasanya gubernur jenderal tidak akan menolak nasihat-nasihat tersebut.

-    Kejaksaan  Mahkamah Agung Australia dan pengadilan-pengadilan federl lainnya.

 # Terdapat tiga tingkat pemerintahan di Australia. Setiap tingkat mempunyai tanggung jawab yang berbeda dan menyediakan layanan yang berbeda pula.

Pokok-Pokok Sistem Pemerintahan Negara Australia :

Pemerintah Federal (atau Persemakmuran) merupakan pemerintah nasional Australia. Pemerintah ini menerapkan hukum yang dibuat oleh Parlemen Persemakmuran. Ini mencakup bidang perdagangan, karantina, mata uang, paten, perkawinan, imigrasi, pertahanan, telekomunikasi, dan penyediaan kesejahteraan dan pembayaran bantuan lain seperti Medicare, Centrelink, dan Job Network.

Negara Bagian Australia (New South Wales, Victoria, Queensland, South Australia, Western Australia dan Tasmania) dan Teritori (Northern Territory dan Australian Capital Territory) bertanggung jawab dalam hal pembuatan kebijakan, sekolah umum, jalan dan lalu lintas, rumah sakit umum, perumahan umum, dan peraturan bisnis.

Pemerintah lokal dapat berbentuk kota, dewan kota, atau shire. Mereka bertanggung jawab untuk perencanaan kota, persetujuan bangunan, jalan lokal, parkir, perpustakaan umum, toilet umum, air dan selokan, pembuangan sampah, hewan peliharaan dan fasilitas umum. Pajak lokal (disebut sebagai tarif iuran layanan), dipungut dari para pemilik rumah berdasarkan nilai rumah mereka. Pajak ini digunakan untuk membayar berbagai layanan yang disediakan. Pemerintah lokal juga memungut biaya parkir.

Sistem Hukum di Australia adalah Sistem Hukum Anglo Saxon, Sistem ini Mula-mula berkembang di negara Inggris, dan dikenal dengan istilah Common Law atau Unwriten Law (hukum tidak tertulis). Sistem hukum ini dianut di negara-negara anggota persemakmuran Inggris, seperti Australia, Kanada, Amerika Serikat, dll.

Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Australia :

CIRI CIRI SISTEM PEMERINTAHAN AUSTRALIA :

a.       Australia terdiri dari 6 negara bagian yang menjadi negara federasi

b.      Sistem parlemen yang terdiri dari dewan perwakilan dan senat

c.       Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh menteri yang diangkat oleh parlemen

d.      Menteri bertanggungjawab penuh pada parlemen

e.       Kepala negara Australia adalah kepala negara inggris

f.       Australia merupakan negara persemakmuran inggris

g.       Australia memiliki konstitusi tertutulis/UUD

h.      UUD Australia berisi rumusan tanggungjawab pemerintah federal, yang mencakup hubungan luar negeri, perdagangan, pertahanan dan imigrasi

i.        Sistem pemerintahan Australia dibangun atas tradisi demokrasi liberal

j.        Bentuk pemerintahan : monarki konstitutional

k.      Sistem pemerintahan : parlementer

l.        Bentuk negara : federasi

m.    Terdapat 3 tingkat pemerintahan di Australia yaitu, federal, negara bagian/teritori, lokal

n.      Pemerintah Federal menerapkan hukum  yang dibuat oleh parlemen persemakmuran yang mencakup bidang perdagangan,karantina,mata uang, paten, perkawinan, imigrasi,pertahanan,telekomunikasi,dan penyediaan kesejahteraan dan pembayaran bantuan lain

o.      Negara bagian Australia(New south wales, victoria, queensland, south australia, western australia,dan tasmania) dan teritori(northern territory dan australian capital territory) bertanggung jawab dalam hal pembuatan kebijakan ,sekolah umum,jalan dan lalu  lintas, RS umum, perumahan umum, dan peraturan bisnis

p.      Pemerintah lokal berbentuk kota, dewankota, atau shire yang bertanggungjawab untuk perencanaan kota,pesetujuan bangunan,jalan lokal,parkir,perpustakaan,toilet umum, air dan selokan,pembuangan sampah, hewan peliharaan dan fasilitas umum.

q.      Pajak lokal dipungut dari pemilik rumah berdasarkan nilai rumah mereka, pajak  ini digunakan untuk membayar berbagai layanan yang disediakan. Pemerintah lokal juga memungut biaya parkir.

r.        Memiliki parlemen yang bikameral terdiri dari senat yang berisi 76 senator, dan sebuah dewan perwakilan yang memiliki 150 anggota

s.       Setiap negara bagian diwakili 12 senator yang masa jabatannya 6 tahun yang saling tertindih

t.        Pemilihan anggota parlemen diadakan 3 tahun sekali dan hanya setengah dari kursi senat yang diperebutkan

u.      Pemerintah dibentuk dewan perwakilan, dan pemimpin partai atau koalisi mayoritas dalam dewan adalah perdana menteri

 Persamaan dan Perbedaan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia dengan Negara Australia :

No.	Keterangan	Sistem Pemerintahan Indonesia	Sistem Pemerintahan Australia
1.	Bentuk negara	Kesatuan dengan otonomi luas	federasi
2.	Bentuk pemerintahan	Republik	monarki konstitutional
3.	Sistem pemerintahan	Pesidensial untuk masa jabatan 5 tahun	parlementer
4.	Eksekutif	Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat	menteri yang diangkat oleh parlemen
5.	Legislatif atau parlemen	Bikameral, yaitu DPR dan DPD. Anggota DPR dan DPD menjadi anggota MPR	terdiri dari gubernur jendral,dewan perwakilan dan senat
6.	Yudikatif	Mahkamah Agung, badan peradilan dibawahnya, dan Mahkamah Konstitusi	Mahkamah agung australia dan pengadilan lainnya

Kelebihan Sistem Pemerintahan Indonesia dibanding dengan Sistem Pemerintahan Australia :

1.     Menteri tidak dapat dijatuhkan parlemen karena bertanggung jawab pada presiden

2.    Badan eksekutif lebih stabil karena tidak bergantung pada parlemen

3.    Legislatif dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri

4.    Pemerintah dapat leluasa karena tidak ada bayang-bayang krisis kabinet

5.    Kekuatan militer yang lebih mendukung

Soal !!!

1.     Setiap negara menggunakan sistem pemerintahan yang berbeda, seperti halnya Australia yang menggunakan sistem pemerintahan. . . .

a.    Parlementer

b.    Presidensial

c.    Monarki

d.    Desentralisasi

e.    Republik

2.    Australia merupakan nergara berbentuk. . . .

a.    Federasi

b.    Kesatuan

c.    Monarki konstitusional

d.    Republik

e.    Serikat

3.    Yang termasuk parlemen pemerintahan Australia adalah. . . .

a.    Gubernur Jenderal

b.    Senator

c.    Anggota dewan perwakilan

d.    A dan B benar

e.    A, B dan C benar

4.    Berikut merupakan negara-negara bagian australia antara lain, kecuali. . . .

a.    Netherland

b.    Victoria

c.    New south wales

d.    Tasmania

e.    Queensland

5.    Australia menjalankan sistem parlementer dengan kekuasaan kepala negara dan pemerintahan terpisah. Kepala negara Australia dijabat oleh. . . .

a.    Raja

b.    Presiden

c.    Gubernur Jenderal

d.    Kaisar

e.    Perdana Menteri

6.    Parlemen Australia menggunakan sistem. . . .

a.    Multikameral

b.    Campuran

c.    Parlementer

d.    Bikameral

e.    Monokameral

7.    Menteri di australia bertanggungjawab penuh pada. . . .

a.    Parlemen

b.    MA

c.    DPR

d.    Presiden

e.    Kepala Negara

8.    Australia terdiri dari. . . .negara bagian yang menjadi negara federasi

a.    6

b.    7

c.    8

d.    9

e.    10

9.    Bentuk pemerintahan Australia adalah. . . .

a.    Presidensiil

b.    Monarki absolut

c.    Monarki parlementer

d.    Monarki konstitusional

e.    Parlementer

10. Sistem parlemen Australia  terdiri dari. . . .

a.    Majelis nasional dan dewan nasional

b.    Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

c.    Majelis nasional dan dewan perwakilan

d.    Majelis nasional dan dewan nasional provinsi

e.    Senat dan dewan perwakilan

11.   Setiap negara bagian di Australia diwakili 12 senator yang masa jabatannya. . . .tahun

a.    4

b.    5

c.    6

d.    7

e.    8

12. Terdapat 3 tingkat pemerintahan di Australia yaitu. . . .

a.    Federal, negara bagian/teritori, lokal

b.    Monarki, absolut, federal

c.    Presidensiil, parlementer, monarki

d.    Federal, negara bagian/teritori, monarki

e.    Presidensiil, monarki, federal

13. Australia memiliki parlemen yang bikameral terdiri sebuah dewan perwakilan yang memiliki. . . .anggota

a.    90

b.    100

c.    150

d.    310

e.    400

14. Australia memiliki parlemen yang bikameral terdiri dari senat yang berisi. . . .senator

a.    76

b.    90

c.    100

d.    310

e.    400

15. Menerapkan hukum  yang dibuat oleh parlemen persemakmuran yang mencakup bidang perdagangan,karantina,mata uang, paten, perkawinan, imigrasi, pertahanan, telekomunikasi dan penyediaan kesejahteraan dan pembayaran bantuan lain merupakan tugas. . . .

a.    MPR

b.    DPR

c.    Pemerintah Federal

d.    Senat

e.    Kepala Negara