Dahlia Incha Permatasari
Lagu
Kamis, 12 Februari 2015
Selasa, 20 Januari 2015
Jumat, 28 November 2014
Tugas 5
TUGAS 5
Sistem
Pemerintahan Negara Afrika Selatan
Afrika Selatan (Republic of South
Africa) adalah salah satu negara di kawasan Afrika. Memperoleh kemerdekaan dari
Inggris pada tanggal 31 Mei 1910, Namun rakyat Afrika Selatan merayakannya pada
tanggal 27 April sebagai hari kebebasan karena hari itu Afrika Selatan
melepaskan diri dari politik apartheid yang membelenggu negara itu.
Afrika Selatan merupakan negara demokrasi
konstitusional dengan sistem tiga tingkat dan institusi kehakiman yang bebas.
Terdapat tiga peringkat yaitu nasional, wilayah dan pemerintahan lokal yang
mempunyai badan legislatif serta eksekutif dengan daerah kekuasaan
masing-masing. Setiap
Provinsi di Afrika Selatan mempunyai satu penggubal undang-undang negeri dan
Majelis Eksekutif yang diketuai oleh seorang Perdana Menteri atau “Premier”.
Nama resmi :
Republic of South Africa
Bentuk Negara :
Kesatuan
Bentuk pemerintahan : Republik
Sistem Pemerintahan :
Presidensial
Sistem Politik :
Demokrasi anti-apartheid
Kepala Negara :
Presiden
Ibukota :
Cape Town (legislatif)
Pretoria (eksekutif)
Bloem-fountein (yudikatif)
Suku bangsa :
Negro, kulit putih, Indian, campuran
Bangsa :
Inggris dan Afrika
Mata Uang :
Rand
Pokok-Pokok
Sistem Pemerintahan Afrika Selatan
Sejak tahun 1994, Afrika Selatan
menerapkan sistem politik apartheid, sistem politik yang membedakan warganya
berdasarkan warna kulit. Di Afrika Selatan yang berkulit putih memiliki
kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang berkulit hitam.
Presiden Afrika Selatan memegang dua jabatan
yaitu sebagai Kepala Negara dan juga Kepala Pemerintahan. Ia dipilih sewaktu
Majelis Nasional (National Assembly) dan Majelis Provinsi-provinsi
Nasional (National Council of Provinces) bergabung. Lazimnya, Presiden
adalah pemimpin partai mayoritas di Parlemen. Di Afrika Selatan, pemilu
diadakan setiap 5 tahun dan setiap rakyat berusia 18 tahun ke atas diwajibkan
untuk ikut.
Parlemen
di Afrika Selatan terdiri dari dua bagian, yaitu majelis nasional dan dewan
nasional provinsi. Majelis Nasional adalah majelis rendah dari Parlemen Afrika
Selatan, yang terletak di Cape Town, Western Cape Propinsi. Ini terdiri dari
tidak kurang dari 350 dan tidak lebih dari 400 anggota. Hal ini dipilih setiap
lima tahun menggunakan daftar partai perwakilan proporsional sistem, dimana
setengah dari anggotanya dipilih secara proporsional dari 9 daftar provinsi
sisa separuh dari daftar nasional untuk memulihkan proporsionalitas. Majelis
Nasional dipimpin oleh seorang ketua, dibantu oleh wakil ketua. Dewan Nasional
Provinsi adalah dewan pemerintahan yang berada ditingkat provinsi.
Afrika Selatan menggunakan Kabinet Presidensial. Dimana
Kabinet Presidensial adalah suatu kabinet yang pertanggungjawaban atas
kebijaksanaan pemerintah dipegang oleh Presiden. Presiden merangkap jabatan
sebagai kepala pemerintah, sehingga para menteri tidak bertanggungjawab kepada
parlemen/DPR, melainkan kepada Presiden.
Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Afrika
Selatan
1.
Afrika Selatan menerapkan sistem
politik demokrasi anti-apartheid
2.
Bentuk negara Afrika Selatan
adalahkesatuan
3.
Bentuk pemerintahan negara Afrika Selatan
adalah republik
4.
Sistem pemerintahan negara Afrika
Selatan adalah presidensial
5.
Parlemennya terdiri dari 2 bagian,
majelis nasional dan dewan nasional provinsi
6.
Setiap provinsi memiliki satu penggubal
UU negeri dan majelis eksekutif yang diketuai oleh Perdana Menteri
7.
Presiden merupakan pemimpin partai
mayoritas di parlemen
8.
Presiden sebagai kepala negara dan
kepala pemerintahan
9.
Sistem pemilu secara perwakilan
proporsional
10. Pemilu
diadakan setiap 5 tahun sekali
11. Memiliki
3 ibukota yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif
12. Sistem
kepartaiannya multipartai
13. Perdana
menteri sebagai kepala eksekutif di masing-masing provinsi
14. Menteri
bertanggung jawab kepada Presiden
15. Afrika
Selatan merupakan kesatuan desentralisasi
Persamaan dan Perbedaan Sistem
Pemerintahan Afrika Selatan dengan Indonesia :
No.
|
Keterangan
|
Sistem
Pemerintahan Indonesia
|
Sistem
Pemerintahan Afrika Selatan
|
1.
|
Bentuk negara
|
Kesatuan dengan otonomi luas
|
Kesatuan dengan 9 provinsi
|
2.
|
Bentuk pemerintahan
|
Republik
|
Republik
|
3.
|
Sistem pemerintahan
|
Pesidensial untuk masa jabatan 5 tahun
|
Presidensial untuk masa jabatan 5 tahun
|
4.
|
Eksekutif
|
Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
yang dipilih langsung oleh rakyat
|
Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
yang dipilih oleh Majelis Nasional
|
5.
|
Legislatif atau parlemen
|
Bikameral, yaitu DPR dan DPD. Anggota DPR dan DPD
menjadi anggota MPR
|
Bikameral, terdiri dari Majelis Nasional dan Dewan
Nasional Provinsi
|
6.
|
Yudikatif
|
Mahkamah Agung, badan peradilan dibawahnya, dan
Mahkamah Konstitusi
|
Constitutional Court dan spreme court
|
Kelebihan
sistem pemerintahan Indonesia dibanding dengan sistem pemerintahan Afrika
Selatan :
a.
Tidak ada status tumpang tindih antara badan
eksekutif dan badan legislatif
b.
Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan
dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan terkait
c.
Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa
jabatan yang sama, sehingga tidak bisa saling menjatuhkan
d.
Masa jabatan eksekutif lebih pasti dengan jangka
waktu tertentu
e.
Penyusun program kerja kabinet lebih mudah
disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya
Soal !!!
1.
Afrika selatan menerapkan sistem
politik anti perlakuan yang berbeda terhadap jenis warna kulit, yang sering
disebut. . . .
a.
Anti-apartheid
b.
Integrasi
c.
Konsolidasi
d.
Apartheid
e.
Diskriminasi
2. Bentuk
pemerintahan negara Afrika Selatan adalah. . . .
a.
Kesatuan
b.
Parlemen
c.
Republik
d.
Desentralisasi
e.
Monarki
3. Bentuk
negara Afrika Selatan, yaitu. . . .
a.
Kesatuan
b.
Monarki
c.
Parlemen
d.
Republik
e.
Desentralisasi
4. Sistem
pemerintahan negara Afrika Selatan, ialah. . . .
a.
Parlementer
b.
Presidensial
c.
Monarki
d.
Republik
e.
Kesatuan
5. Jumlah
lembaga legislatif di Afrika Selatan. . . .
a.
90
b.
100
c.
310
d.
400
e.
410
6. Jumlah
provinsi di Afrika Selatan. . . .
a.
3
b.
8
c.
9
d.
33
e.
34
7. Jumlah
anggota dewan nasional di Afrika Selatan. . . .
a.
90
b.
210
c.
310
d.
400
e.
410
8. Afrika
Selatan memiliki 3 ibukota yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ibukota
yang diakui adalah. . . .
a.
CapeTown
b.
Johannesburg
c.
Pretoria
d.
Victoria
e.
Bloemfontein
9. Parlemen
di Afrika terdiri dari 2 bagian. . . .
a.
Majelis nasional dan dewan nasional
b.
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
c.
Senat dan dewan perwakilan
d.
Majelis nasional dan dewan nasional
provinsi
e.
Majelis nasional dan dewan perwakilan
10. Sistem
kepartaian Afrika Selatan. . . .
a.
Bipartai
b.
Bikameral
c.
Konstitusional
d.
Bilokal
e.
Multipartai
11. Pemilu di
Afrika Selatan terakhir pada April 2004, dimenangkan oleh partai. . . .
a.
Partai ANC memenangkan kursi parlemen
b.
Aliansi demokrat
c.
Demokrat bebas
d.
Partai kebebasan Inkatha
e.
Partai Nasional Baru atau NNP
12. Pemilu di Afrika Selatan diadakan setiap. . .
.tahun sekali
a.
6
b.
5
c.
3
d.
2
e.
4
13. Afrika
Selatan menganut kesatuan. . . .
a.
Sentralisasi
b.
Anarki
c.
Monarki
d.
Republik
e.
Desentralisasi
14. Afrika
Selatan menerapkan sistem politik apartheid sejak tahun. . . .
a.
1997
b.
1998
c.
1994
d.
1995
e.
1984
15. Presiden
dipilih oleh. . . .
a.
DPR
b.
MPR
c.
DPD
d.
Rakyat
e.
Pemerintah
16. Presiden kulit hitam pertama afrika selatan,bernama.
. . .
a.
Nelson
Mandela
b. F.W. De Klerk
c. Thabo
Mbeki
d. Kgalema
Motlanthe
e. Jacob
Zuma
17. Nasional assembly dipilih melalui pemilihan umum
dengan sistem.. . .
a. Demokrasi
b.
Proporsional
c. Distrik
d. Chief exsecutif
e. Exsecutif
Sistem
Pemerintahan Negara Australia
Nama Negara :
Australia
Sistem Pemerintahan :
Parlementer
Bentuk Negara :
Federasi
Bentuk Pemerintahan :
Monarki Konstitusional
Pelaksanaan Pemerintahan :
- Legislatif è Parlemen Australia yang terdiri atas
gubernur jenderal, senat, dan dewan perwakilan.
-
Eksekutif è Dewan eksekutif federal yang terdiri atas gubernur
jenderal dengan pertimbangan para penasihat eksekutif, (PM dan para menteri).
Biasanya gubernur jenderal tidak akan menolak nasihat-nasihat tersebut.
- Kejaksaan Mahkamah Agung Australia dan pengadilan-pengadilan
federl lainnya.
#
Terdapat tiga tingkat pemerintahan di Australia. Setiap tingkat mempunyai
tanggung jawab yang berbeda dan menyediakan layanan yang berbeda pula.
Pokok-Pokok
Sistem Pemerintahan Negara Australia :
Pemerintah Federal (atau Persemakmuran)
merupakan pemerintah nasional Australia. Pemerintah ini menerapkan hukum yang
dibuat oleh Parlemen Persemakmuran. Ini mencakup bidang perdagangan, karantina,
mata uang, paten, perkawinan, imigrasi, pertahanan, telekomunikasi, dan
penyediaan kesejahteraan dan pembayaran bantuan lain seperti Medicare,
Centrelink, dan Job Network.
Negara Bagian Australia (New South
Wales, Victoria, Queensland, South Australia, Western Australia dan Tasmania)
dan Teritori (Northern Territory dan Australian Capital Territory) bertanggung
jawab dalam hal pembuatan kebijakan, sekolah umum, jalan dan lalu lintas, rumah
sakit umum, perumahan umum, dan peraturan bisnis.
Pemerintah lokal dapat berbentuk kota,
dewan kota, atau shire. Mereka bertanggung jawab untuk perencanaan kota,
persetujuan bangunan, jalan lokal, parkir, perpustakaan umum, toilet umum, air
dan selokan, pembuangan sampah, hewan peliharaan dan fasilitas umum. Pajak
lokal (disebut sebagai tarif iuran layanan), dipungut dari para pemilik rumah
berdasarkan nilai rumah mereka. Pajak ini digunakan untuk membayar berbagai
layanan yang disediakan. Pemerintah lokal juga memungut biaya parkir.
Sistem Hukum di Australia adalah Sistem
Hukum Anglo Saxon, Sistem ini Mula-mula berkembang di negara Inggris, dan
dikenal dengan istilah Common Law atau Unwriten Law (hukum tidak
tertulis). Sistem hukum ini dianut di negara-negara anggota persemakmuran
Inggris, seperti Australia, Kanada, Amerika Serikat, dll.
Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Australia
:
CIRI CIRI SISTEM PEMERINTAHAN AUSTRALIA :
a. Australia terdiri dari 6 negara bagian yang menjadi negara federasi
b. Sistem parlemen yang terdiri dari dewan perwakilan dan senat
c. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh menteri yang diangkat oleh parlemen
d. Menteri bertanggungjawab penuh pada parlemen
e. Kepala negara Australia adalah kepala negara inggris
f. Australia merupakan negara persemakmuran inggris
g. Australia memiliki konstitusi tertutulis/UUD
h. UUD Australia berisi rumusan tanggungjawab pemerintah federal, yang
mencakup hubungan luar negeri, perdagangan, pertahanan dan imigrasi
i. Sistem pemerintahan Australia dibangun atas tradisi demokrasi liberal
j. Bentuk pemerintahan : monarki konstitutional
k. Sistem pemerintahan : parlementer
l. Bentuk negara : federasi
m. Terdapat 3 tingkat pemerintahan di Australia yaitu, federal, negara
bagian/teritori, lokal
n. Pemerintah Federal menerapkan hukum yang dibuat oleh parlemen
persemakmuran yang mencakup bidang perdagangan,karantina,mata uang, paten,
perkawinan, imigrasi,pertahanan,telekomunikasi,dan penyediaan kesejahteraan dan
pembayaran bantuan lain
o. Negara bagian Australia(New south wales, victoria, queensland, south
australia, western australia,dan tasmania) dan teritori(northern territory dan
australian capital territory) bertanggung jawab dalam hal pembuatan kebijakan
,sekolah umum,jalan dan lalu lintas, RS umum, perumahan umum, dan
peraturan bisnis
p. Pemerintah lokal berbentuk kota, dewankota, atau shire yang
bertanggungjawab untuk perencanaan kota,pesetujuan bangunan,jalan
lokal,parkir,perpustakaan,toilet umum, air dan selokan,pembuangan sampah, hewan
peliharaan dan fasilitas umum.
q. Pajak lokal dipungut dari pemilik rumah berdasarkan nilai rumah mereka,
pajak ini digunakan untuk membayar berbagai layanan yang disediakan.
Pemerintah lokal juga memungut biaya parkir.
r. Memiliki parlemen yang bikameral terdiri dari senat yang berisi 76 senator,
dan sebuah dewan perwakilan yang memiliki 150 anggota
s. Setiap negara bagian diwakili 12 senator yang masa jabatannya 6 tahun yang
saling tertindih
t. Pemilihan anggota parlemen diadakan 3 tahun sekali dan hanya setengah dari
kursi senat yang diperebutkan
u. Pemerintah dibentuk dewan perwakilan, dan pemimpin partai atau koalisi
mayoritas dalam dewan adalah perdana menteri
Persamaan dan Perbedaan Sistem Pemerintahan
Negara Indonesia dengan Negara Australia :
No.
|
Keterangan
|
Sistem
Pemerintahan Indonesia
|
Sistem
Pemerintahan Australia
|
1.
|
Bentuk negara
|
Kesatuan dengan otonomi luas
|
federasi
|
2.
|
Bentuk pemerintahan
|
Republik
|
monarki konstitutional
|
3.
|
Sistem pemerintahan
|
Pesidensial untuk masa jabatan 5 tahun
|
parlementer
|
4.
|
Eksekutif
|
Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih
langsung oleh rakyat
|
menteri yang diangkat oleh parlemen
|
5.
|
Legislatif atau parlemen
|
Bikameral, yaitu DPR dan DPD. Anggota DPR dan DPD menjadi anggota MPR
|
terdiri dari gubernur jendral,dewan perwakilan dan senat
|
6.
|
Yudikatif
|
Mahkamah Agung, badan peradilan dibawahnya, dan Mahkamah Konstitusi
|
Mahkamah agung australia dan pengadilan lainnya
|
Kelebihan Sistem Pemerintahan Indonesia dibanding dengan Sistem
Pemerintahan Australia :
1.
Menteri tidak dapat dijatuhkan parlemen
karena bertanggung jawab pada presiden
2. Badan eksekutif lebih stabil karena tidak bergantung
pada parlemen
3. Legislatif dapat diisi oleh orang luar termasuk
anggota parlemen sendiri
4. Pemerintah dapat leluasa karena tidak ada
bayang-bayang krisis kabinet
5.
Kekuatan militer yang lebih mendukung
Soal !!!
1.
Setiap negara menggunakan sistem pemerintahan yang
berbeda, seperti halnya Australia yang menggunakan sistem pemerintahan. . . .
a.
Parlementer
b.
Presidensial
c.
Monarki
d.
Desentralisasi
e.
Republik
2. Australia merupakan nergara berbentuk. . . .
a.
Federasi
b.
Kesatuan
c.
Monarki konstitusional
d.
Republik
e.
Serikat
3. Yang termasuk parlemen pemerintahan Australia adalah. . . .
a.
Gubernur Jenderal
b.
Senator
c.
Anggota dewan perwakilan
d.
A dan B benar
e.
A, B dan C benar
4. Berikut merupakan negara-negara bagian australia antara lain, kecuali. . .
.
a.
Netherland
b.
Victoria
c.
New south wales
d.
Tasmania
e.
Queensland
5. Australia menjalankan sistem parlementer dengan kekuasaan kepala negara dan
pemerintahan terpisah. Kepala negara Australia dijabat oleh. . . .
a.
Raja
b.
Presiden
c.
Gubernur Jenderal
d.
Kaisar
e.
Perdana Menteri
6. Parlemen Australia menggunakan sistem. . . .
a.
Multikameral
b.
Campuran
c.
Parlementer
d.
Bikameral
e.
Monokameral
7. Menteri di australia bertanggungjawab penuh pada. . .
.
a.
Parlemen
b.
MA
c.
DPR
d.
Presiden
e.
Kepala Negara
8. Australia terdiri dari. . . .negara bagian yang
menjadi negara federasi
a.
6
b.
7
c.
8
d.
9
e.
10
9. Bentuk pemerintahan Australia adalah. . . .
a.
Presidensiil
b.
Monarki absolut
c.
Monarki parlementer
d.
Monarki konstitusional
e.
Parlementer
10. Sistem parlemen Australia terdiri dari. . . .
a.
Majelis nasional dan dewan nasional
b.
Mahkamah Agung dan Mahkamah
Konstitusi
c.
Majelis nasional dan dewan perwakilan
d.
Majelis nasional dan dewan nasional
provinsi
e.
Senat dan dewan perwakilan
11. Setiap negara bagian di Australia diwakili 12 senator
yang masa jabatannya. . . .tahun
a.
4
b.
5
c.
6
d.
7
e.
8
12. Terdapat 3 tingkat pemerintahan di Australia yaitu. .
. .
a.
Federal, negara
bagian/teritori, lokal
b.
Monarki, absolut, federal
c.
Presidensiil, parlementer, monarki
d.
Federal, negara bagian/teritori,
monarki
e.
Presidensiil, monarki, federal
13. Australia memiliki parlemen yang bikameral terdiri
sebuah dewan perwakilan yang memiliki. . . .anggota
a.
90
b.
100
c.
150
d.
310
e.
400
14. Australia memiliki parlemen yang bikameral terdiri
dari senat yang berisi. . . .senator
a.
76
b.
90
c.
100
d.
310
e.
400
15. Menerapkan hukum yang dibuat oleh parlemen
persemakmuran yang mencakup bidang perdagangan,karantina,mata uang, paten,
perkawinan, imigrasi, pertahanan, telekomunikasi dan penyediaan kesejahteraan
dan pembayaran bantuan lain merupakan tugas. . . .
a.
MPR
b.
DPR
c.
Pemerintah Federal
d.
Senat
e.
Kepala Negara
Langganan:
Postingan (Atom)